Terkait Kinerja Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin Ombudsman Sumsel Angkat Bicara

AdaBerita.co | Banyuasin – Menindak lanjuti terkait Pembuatan Sertifikat Tanah dari Tahun 2019 hingga Sekarang Tahun 2021 Belum ada Realisasinya Melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Selasa (15/06/2021).

Sementara Kepala ” Ombudsman Sumsel Andrian menanggapi Terkait kinerja Badan Pertahanan Nasional kabupaten Banyuasin Menjelaskan Melalui Whatsapp Pribadinya

“UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4
Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

kepentingan umum;
kepastian hukum;
kesamaan hak;
keseimbangan hak dan kewajiban;
keprofesionalan;
partisipatif;
persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
keterbukaan;
akuntabilitas;
fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
ketepatan waktu; dan
kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan Beber dia.

Dalam kasus diatas paling tidak diduga telah dilanggar beberapa asas yaitu ketepatan waktu, keterbukaan dan keprofesional Katanya.

“Dalam Layanan Publik ada Standar Layanan yang harus dipenuhi, dan biasanya seluruh layanan di BPN sdh ada SOP nya,

“Bisa di cek di BPN Banyuasin,. Silahkan adukan hal terkait di petugas penerima aduan BPN Banyuasin, bila masih tidak mendapatkan penyelesaian dan penjelasan mengenai lambannya penyelesaian pembuatan sertifikat, maka silahkan melaporkan ke Kantor Perwakilan Ombudsman RI Prov Sumsel dg No WhatsApp 0811-9703-737 Tutup dia.

Red/DM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *